Anies Baswedan Dorong Pemerintah Tetapkan Bencana Nasional demi Penguatan Peran Negara

Anies Baswedan kembali menegaskan perlunya langkah tegas dari pemerintah pusat dalam merespons bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera. Ia mendorong agar rangkaian banjir dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat segera ditetapkan sebagai Bencana Nasional Aceh dan kawasan sekitarnya. Seruan tersebut disampaikan setelah Anies melakukan kunjungan langsung ke daerah-daerah terdampak dan menyaksikan kondisi warga dari dekat.

Selama beberapa hari, Anies berkeliling ke berbagai lokasi, termasuk Aceh Tamiang, Langkat, hingga Padang. Ia tidak hanya meninjau kerusakan fisik, tetapi juga meluangkan waktu berbincang dengan para pengungsi. Di tenda-tenda darurat, ia mendengar cerita ibu-ibu yang kehilangan rumah, anak-anak yang belum bisa kembali ke sekolah, serta para kepala keluarga yang mata pencahariannya hilang karena lahan dan tempat usaha tertimbun lumpur serta kayu.

Dari pengamatan langsung tersebut, Anies menilai bahwa dampak bencana kali ini jauh lebih besar dibandingkan bencana yang biasanya ditangani oleh pemerintah daerah. Luas wilayah terdampak, jumlah korban, serta kerusakan infrastruktur dinilai telah melampaui kapasitas daerah untuk mengelola penanganan secara mandiri.

“Kalau kita melihat langsung kondisinya, ini bukan sekadar bencana rutin. Skala kerusakan dan penderitaan masyarakat sudah terlalu besar. Karena itu, penetapan bencana nasional menjadi langkah yang masuk akal dan dibutuhkan,” ujar Anies.

Ia menegaskan bahwa penetapan Bencana Nasional Aceh bukan sekadar persoalan administratif. Status tersebut merupakan bentuk pengakuan negara atas besarnya dampak bencana dan menjadi dasar hukum untuk menggerakkan sumber daya nasional secara lebih luas dan cepat. Dengan status nasional, pemerintah pusat memiliki ruang lebih besar dalam mengalokasikan anggaran dan mengoordinasikan lintas kementerian serta lembaga.

Anies menjelaskan bahwa salah satu manfaat utama dari status bencana nasional adalah percepatan penyaluran bantuan. Logistik seperti bahan makanan, air bersih, obat-obatan, tenda pengungsian, dan perlengkapan dasar lainnya dapat didistribusikan dalam skala besar. Selain itu, pengerahan alat berat untuk membersihkan material longsor dan membuka akses jalan yang terputus dapat dilakukan lebih cepat dengan dukungan penuh pemerintah pusat.

Ia juga menekankan pentingnya layanan kesehatan dan dukungan psikososial bagi korban bencana. Menurutnya, trauma yang dialami masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan, tidak boleh diabaikan. Penanganan yang komprehensif sejak awal akan sangat membantu proses pemulihan sosial di kemudian hari.

Lebih jauh, Anies menyoroti bahwa status Bencana Nasional Aceh akan berdampak besar pada fase pemulihan jangka menengah dan panjang. Program rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dirancang secara lebih terintegrasi. Rumah warga yang rusak bisa dibangun kembali, sekolah dan fasilitas umum diperbaiki, serta infrastruktur penting seperti jalan dan jembatan dipulihkan agar aktivitas masyarakat kembali normal.

Dampak ekonomi juga menjadi perhatian serius. Banyak warga kehilangan sumber penghasilan akibat lahan pertanian rusak atau usaha kecil terhenti. Anies menilai bahwa pemerintah perlu menyiapkan program pemulihan ekonomi, termasuk bantuan modal usaha, dukungan bagi petani, dan penciptaan lapangan kerja sementara. Langkah ini penting agar masyarakat tidak terjebak dalam kemiskinan berkepanjangan pascabencana.

Menanggapi kekhawatiran publik mengenai potensi tumpang tindih kewenangan atau penyalahgunaan anggaran jika status bencana nasional ditetapkan, Anies menyatakan bahwa hal tersebut harus dijawab dengan penguatan sistem pengawasan. Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam setiap tahapan penanganan bencana.

“Ketakutan terhadap penyalahgunaan tidak boleh menjadi alasan untuk menunda bantuan. Yang harus diperkuat adalah pengawasannya, bukan menahan status bencana nasional,” tegasnya.

Bagi Anies, penetapan Bencana Nasional Aceh juga memiliki nilai simbolik yang kuat. Keputusan tersebut menunjukkan bahwa negara benar-benar hadir dan bertanggung jawab atas keselamatan warganya. Ia menilai, dalam situasi krisis, kehadiran negara tidak hanya diukur dari bantuan materi, tetapi juga dari keberanian mengambil keputusan yang berpihak pada korban.

Ia menambahkan bahwa meskipun bencana telah berlangsung beberapa waktu, keputusan penetapan status nasional masih sangat relevan. Proses pemulihan diperkirakan akan memakan waktu panjang, bahkan hingga satu atau dua tahun ke depan. Karena itu, keputusan hari ini akan menentukan seberapa kuat dukungan negara dalam membantu masyarakat bangkit kembali.

Menutup pernyataannya, Anies mengajak seluruh elemen bangsa, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, organisasi masyarakat, hingga warga sipil, untuk bersama-sama mengawal penanganan bencana secara terbuka dan jujur. Ia berharap, masyarakat yang saat ini masih tinggal di pengungsian dapat segera merasakan pemulihan yang nyata, berkelanjutan, dan berkeadilan melalui kebijakan yang tepat dan berpihak pada kemanusiaan.