Gerakan Rakyat Tegas Tolak Kesepakatan Dagang RI-AS: Ancaman Nyata Bagi Kedaulatan Nasional

Gerakan Rakyat kembali menegaskan sikap kritisnya terhadap kesepakatan dagang antara Pemerintah Republik Indonesia dan Amerika Serikat, yang diteken pada 19 Februari 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto dan Donald Trump. Kesepakatan yang diberi label "New Golden Age" ini, menurut Gerakan Rakyat, bukan sekadar perjanjian dagang biasa. Dokumen yang seharusnya memperkuat hubungan ekonomi justru berpotensi merongrong kedaulatan dan kepentingan nasional Indonesia.

Wakil Ketua Umum Gerakan Rakyat, Usamah Abdul Aziz, menyoroti istilah alliance atau persekutuan yang tercantum dalam dokumen. Ia menekankan bahwa penggunaan istilah ini tidak lazim dalam perjanjian bilateral dan berpotensi menyalahi prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif selama 75 tahun.

"Biasanya, istilah yang lazim dipakai adalah partnership atau kemitraan, bukan alliance. Penggunaan kata ini berpotensi menggeser Indonesia dari posisi netralnya dan merusak prinsip bebas aktif yang sudah lama kita pegang," ujar Usamah, Kamis (26/2/2026).

Meski dinamai Agreement on Reciprocal Trade (ART), Usamah menilai perjanjian ini jauh dari prinsip resiprokal. Indonesia harus menanggung 217 kewajiban, sementara Amerika Serikat hanya menanggung enam kewajiban. Bahkan, Indonesia diwajibkan membeli produk dari AS senilai USD 33 miliar atau sekitar Rp558,5 triliun, termasuk energi USD 15 miliar, 50 pesawat Boeing USD 13,5 miliar, dan produk pertanian USD 4,5 miliar.

"Katanya resiprokal, tapi justru kita yang diwajibkan melakukan belanja wajib. Ini jelas memberatkan," ujar Usamah.

Kesepakatan ini juga dinilai mengancam kedaulatan pangan dan visi industrialisasi nasional. Ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bagi produk AS dihapus, membuka jalan bagi masuknya mesin bekas hingga pakaian bekas. Penghapusan larangan ekspor bahan mentah mineral kritis seperti nikel berpotensi menghancurkan rencana hilirisasi nasional.

Sektor digital pun mendapat perlakuan istimewa bagi platform global seperti Google, Amazon, dan Meta. Mereka disebut mendapat "karpet merah" tanpa kewajiban pajak layanan digital (Digital Services Tax) maupun kewajiban berbagi data, yang berpotensi merugikan pendapatan negara dan kompetisi lokal.

Lebih jauh, AS memaksa Indonesia melakukan perubahan internal yang cukup signifikan, mulai dari pelonggaran sertifikasi halal bagi beberapa produk manufaktur hingga penghapusan batasan kepemilikan asing di sektor strategis seperti media penyiaran dan pers.

Poin paling krusial, kata Usamah, adalah klausul "equivalent restrictive effect". Indonesia diwajibkan mengikuti setiap boikot yang dilakukan AS terhadap negara ketiga. Artinya, jika Amerika Serikat membatasi perdagangan dengan negara lain, Indonesia harus menindaklanjuti dengan pembatasan serupa terhadap negara tersebut.

"Ini bukan lagi sekadar kesepakatan dagang. Ini instruksi terperinci yang mengatur tata kelola domestik kita agar sejalan dengan kepentingan ekonomi AS," tegas Usamah.

Berdasarkan berbagai evaluasi tersebut, Gerakan Rakyat mengeluarkan empat poin sikap resmi:

Menyatakan bahwa ART antara RI dan AS mengebiri prinsip politik bebas aktif, mengancam ekonomi nasional, dan mencederai kedaulatan ekonomi Indonesia.

Menuntut pemerintah mengevaluasi dan menegosiasikan ulang kesepakatan yang merugikan kepentingan nasional.

Menuntut DPR menunda ratifikasi hingga klausul yang merugikan Indonesia dikoreksi melalui negosiasi ulang.

Jika renegosiasi tidak menghasilkan perubahan substantif dalam waktu enam bulan, DPR wajib menolak ratifikasi secara keseluruhan.

Gerakan Rakyat menekankan bahwa kepentingan nasional harus menjadi prioritas utama. Kedaulatan ekonomi dan politik bebas aktif bukanlah slogan semata, melainkan prinsip yang harus dijaga dari kesepakatan yang merugikan. Kesepakatan dagang seharusnya memperkuat posisi Indonesia di mata dunia, bukan menjadikan negara ini tunduk pada kepentingan pihak asing.

Dalam konteks ini, Gerakan Rakyat menyerukan kepada seluruh elemen bangsa untuk waspada dan menuntut transparansi penuh dalam setiap langkah ratifikasi. Evaluasi kritis dan renegosiasi yang nyata bukan pilihan, tapi kebutuhan untuk melindungi masa depan ekonomi, industri, dan kedaulatan Indonesia.

Kesimpulannya, Gerakan Rakyat menegaskan bahwa menerima kesepakatan dagang yang tidak adil bukan hanya merugikan ekonomi, tetapi juga menodai prinsip kedaulatan nasional. Pemerintah dan DPR harus memastikan setiap klausul yang merugikan dikaji ulang, agar kepentingan rakyat dan bangsa tetap menjadi prioritas utama.