Indonesia Sebagai Negara Yang Memiliki Kekayaan Laut Terbesar, Tetapi Masyarakat Pesisir Atau Nelayannya Jauh Dari Kehidupan Sejahtera

Indonesia Sebagai Negara Yang Memiliki Kekayaan Laut Terbesar, Tetapi Masyarakat Pesisir Atau Nelayannya Jauh Dari Kehidupan Sejahtera - Pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di dalam masyarakat, khususnya masyarkat pesisir menjadi kenyataan yang nyata dalam perkembangan pembangunan Indonesia. Selama bertahun-tahun perekonomian kelihatan bertumbuh akan tetapi dibalik pertumbuhan itu terdapat persoalan sensitif yang dapat menimbulkan konflik horisontal dan vertikal di tengah bangsa.

Pemerintah seharusnya berupaya mencapai tujuan pembangunan, yaitu struktur masyarakat Indonesia yang sejahtera. Masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang memiliki kualitas hidup yang baik, hal ini dapat dilihat dari pemerataan dan keterjangkauan pendidikan, pelayanan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan hidup baik kebutuhan primer maupun sekunder.

Tetapi sayangnya para penyelenggara negara terlalu terbuai oleh perubahan-perubahan fisik yang nampak serta dianggap sebagai keberhasilan pembangunan. Dan pemerintah menganggap bahwa pertumbuhan pendapatan total ekonomi negara sudah merepresentasikan kondisi perekonomian yang ada di tengah masyarakat. Padahal pertumbuhan ekonomi Indonesia juga harus sejalan dengan ketersediaan akan kebutuhan pokok dan penambahan di dalam setiap keluarga Indonesia sehingga setiap penduduk dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya.

Pemerintah hanya memprioritaskan pembangunan investasi besar seperti jalan, kawasan industri, pelabuhan, akan tetapi kurang memberi porsi yang sama besarnya untuk pembangunan terhadap masyarakat menengah kebawah. Dan kebanyakan masyarakat pesisir Indonesia, khususnya masyarakat nelayan kenyataannya masih belum mendapatkan nilai lebih dari potensi kekayaan sumber daya laut Indonesia. Dan masyarakat nelayan pada umumnya masih jauh dari kehidupan sejahtera yang ditunjukkan dari pendidikan keluarga nelayan yang rendah dan tidak dapat memenuhi standar kesehatan maupun kebutuhan sehari-hari.

Ketika pemerintah ingin menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim dunia, tetapi masyarakat pesisir khususnya masyarakat nelayan justru hanya menjadi penonton saja. Karena produksi hasil laut yang diperoleh nelayan sangatlah minim jika dibandingkan potensi sumber daya laut yang berada di lingkungan sekitar nelayan tersebut. Kebijakan tegas yang dilakukan kementerian kelautan dan perikanan dalam menindak ilegal fishing dan kejahatan laut lainnya ternyata belum cukup untuk mengembalikan citra Indonesia sebagai masyarakat bahari dan maritim. Kebijakan ini seharusnya dilanjutkan upaya dari pemerintah untuk meningkatkan daya saing masyarakat pesisir, khususnya nelayan sehingga pengelolaan wilayah pesisir dan laut dapat dilakukan bersama-sama.

Kehidupan masyarakat nelayan yang miskin dan dekat dengan laut menyebabkan tingginya kerentanan kesehatan masyarakat nelayan. Jaminan akan kesehatan dari pemerintah akan sangat membantu perekonomian keluarga nelayan. Alokasi pengeluaran yang seharusnya digunakanan untuk biaya kesehatan dapat dimanfaatkan oleh nelayan untuk kebutuhan hidup yang lain.

Pemerintah pusat seharusnya mendesak pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan pembangunan dan kesejahteraan wilayah pesisir daerah. Dan membuka kesempatan kepada masyarakat nelayan untuk meningkatkan perekonomiannya. Dan pemerintah daerah perlu membentuk suatu badan usaha milik daerah maupun koperasi untuk mengatur sistem pengangkutan hasil laut yang langsung menuju pasar utama sehingga dapat mengurangi biaya distribusi dan perlama daya hasil laut. Dan pemerintah daerah juga harus lebih mendengar keluhan dan masukan dari komunitas nelayan sehingga hak dan kebutuhan masyarakat nelayan dapat lebih diakomodir.

Hasil laut Indonesia telah menjadi komoditas yang diminati oleh pasar internasional. Peningkatan daya saing nelayan harus menjadi prioritas pemerintah sehingga kekayaan sumber daya laut Indonesia dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia.