Zulkifli Hasan Kena Sorotan: Tuduhan Keterlibatan dalam Banjir Mengemuka, Bupati Bongkar Fakta Izin Penebangan

Sebelumnya viral Zulkifli Hasan, mantan Menteri Kehutanan dituding sebagai orang yang bertanggung jawab atas bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat.

Video lama yang menampilkan aktor dan aktivis lingkungan Harrison Ford menegur keras Zulkifli Hasan kembali viral di media sosial. Warganet mengaitkan bencana di Sumatera dengan isu deforestasi yang terjadi pada masa lalu.

Zulkifli Hasan merupakan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Zulkifli Hasan atau Zulhas seorang politisi dan pengusaha Indonesia yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Dikenal dengan sapaan 'Bang Zul', ia berasal dari keluarga petani di Lampung dan memiliki rekam jejak panjang di pemerintahan, termasuk pernah menjabat sebagai Menteri Kehutanan di era SBY dan Menteri Perdagangan di era Jokowi sebelum dipercaya memegang posisi saat ini di Kabinet Prabowo-Gibran.

Selain karier politiknya, ia juga aktif di Partai Amanat Nasional (PAN) dan merupakan seorang praktisi seni bela diri. Pria kelahiran Lampung pada 31 Agustus 1962 itu, bukanlah sosok asing di pemerintahan.

Sebelum menjadi Menko Bidang Pangan, ia diketahui pernah menjabat Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Lutfi periode 2022 hingga 2024. Zulkifli Hasan juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI dan Menteri Kehutanan di bawah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sejak awal kabinet kedua dibentuk.

Berikut riwayat perjalanan karier Zulkifli Hasan:

Menteri Kehutanan (2009-2014)

- Ketua MPR RI (2014-2019)

- Wakil Ketua MPR RI (2019-2022)

- Menteri Perdagangan (2022-2024)

- Menteri Koordinator Bidang Pangan (2024-sekarang).

Secara logika, katanya, ada rentang waktu yang panjang sehingga sangat tidak masuk akal mengaitkan bencana banjir saat ini akibat kebijakan yang dibuat Zulhas pada periode 2009-2014.

“Tudingan itu tidak berdasar, hoaks, bahkan mengarah fitnah. Tidak relevan bahkan tidak masuk akal mengaitkan bencana banjir saat ini karena kebijakan beliau saat menjabat Menhut pada periode 2009-2014,” papar Yohan dalam keterangannya, Jakarta, Minggu(30/11/2025).

Sebelumnya, beredar di media sosial tudingan terhadap Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan sebagai akibat dari kebijakannya saat menjadi Menteri Kehutanan

Selain itu, beredar juga potongan video dokumenter tahun 2013 yang menayangkan wawancara aktor Hollywood Harrison Ford dengan Zulhas saat menjabat sebagai Menhut soal kerusakan hutan di Indonesia.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI itu menambahkan, pada tahun ketiganya menjabat sebagai Menhut, Zulhas sukses membuat program yang cukup populer hingga hari ini, yaitu Gerakan Penanaman Satu Miliar Pohon, di mana program ini melibatkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk korporasi masyarakat adat, pemerintah, bahkan militer.

“Beliau pada tahun yang sama mengeluarkan moratorium izin pemanfaatan hutan. Moratorium ini mampu menyelamatkan lahan seluas 64 juta hektare di seluruh Indonesia,” papar Yohan.

Yohan juga menjelaskan, Zulhas mampu menekan laju deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia secara signifikan melalui kebijakan moratorium tersebut.

Menurutnya, data memperlihatkan, laju deforestasi mencapai 3,5 juta hektare rata-rata per tahun dari tahun 1996 sampai dengan 2003.

“Tetapi di era beliau menjadi 450 hektar saja. Artinya, deforestasi tinggal 15 persen. Ini bukti tudingan banjir yang mengaitkan akibat kebijakan Pak Zulkifli Hasan saat menjabat Menhut, tidak benar, tidak berdasar, hoaks, dan cenderung fitnah,” ungkap Yohan.

Terkait video dokumenter Harrison Ford, Yohan menyampaikan, apa yang disampaikan pemeran James Bond itu tidak berimbang. Ford, katanya, tidak memberikan kesempatan waktu yang luas bagi Zulhas menjelaskan kebijakan pemerintah berhasil menekan laju deforestasi.

“Terlihat dari potongan video, Ford selalu memotong jawaban Pak Zulkifli, dan menyimpulkan pendapatnya sendiri, tanpa ada ruang yang luas bagi beliau untuk menjelaskan,” ucapnya.

Yohan pun melihat adanya tudingan dan beredarnya video yang menyudutkan Zulhas sebagai sebab bencana banjir dilakukan secara sengaja untuk menjatuhkan citra politik Zulhas sebagai Menko Pangan.

“Tudingan yang hoax ini disebar oleh pihak-pihak yang ingin menjatuhkan citra politik Menko Pangan Pak Zulkifli Hasan yang sekarang ini sedang dipercaya Presiden untuk mengkoordinasikan program-program prioritas nasional, seperti ketahanan pangan, koperasi merah putih, MBG dan lainnya,” pungkas Yohan.

Isinya menghentikan sementara Pengelolaan Hak Atas Tanah (PHAT) kerja sama korporasi dengan masyarakat setempat untuk mengambil kayu.

Pemkab Keberatan Penebangan Hutan
Gus Irawan merasa senang betul dengan isi surat itu karena memahami tutupan hutan penting untuk dijaga. Ia lalu membuat surat edaran kepada camat hingga lurah berdasar perintah Kementerian Kehutanan untuk mengambil kayu.

"Lalu saya terkejut, mungkin Oktober kalau gak salah, dibuka lagi izin itu. Padahal saya sudah senang karena potensinya bisa menyebabkan kerusakan lingkungan," kata Gus Irawan.

Atas kejadian ini, Pemkab Tapsel merasa keberatan.

Gus Irawan melayangkan surat pada 14 November ke Direktorat Pengelolaan Hutan Lestari Kemenhut.

Isinya mengusulkan untuk menghentikan aktivitas penebangan hutan.

"Tapi pada sekitar awal November (kerja sama korporasi dengan masyarakat) kembali beroperasi. Lalu 25 November banjir bandang terjadi di Batangtoru," ungkap Gus Irawan.

Biang Kerok Izin Penebangan Hutan
Gus Irawan kemudian mempertanyakan ada apa sebenarnya yang terjadi sehingga Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari kembali memberi izin operasi penebangan hutan.

Ia juga menyinggung soal Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dihasilkan oleh perusahaan yang berada di Tapteng.

Perusahan ini diduga menjadi biang kerok hanyutnya kayu gelondong saat banjir bandang.

"Berapa PNBP yang diterima, sehingga kemudian perusahaan ini kembali diberi izin operasi? Ada apa ini?" ucap Gus Irawan kesal.

Menurut Gus Irawan, rakyat Batangtoru sangat menderita atas bencana banjir bandang ini. 

Terlebih banjir juga disebabkan karena adanya penebangan hutan.

"Warga Batangtoru banyak menjadi korban. Rumah-rumah hancur. Keluarga mereka masih hilang. Begitu juga dengan kerugian yang dialami warga atas banjir ini," kata Gus Irawan.

Siapa yang bertanggung jawab?
Lantas yang menjadi pertanyaan besar. Siapa yang harus bertanggung jawab atas banjir bandang di Batangtoru?

"Saya gak mau menyalahkan siapa, tapi kita makhluk ciptaan Tuhan paling sempurna. Mari kita berpikir. Saya terlebih dahulu harus melakukan kajian komprehensif atas kejadian ini," kata Gus Irawan.

Dari pengakuan warga, asal kayu gelondongan banjir bandang Batangtoru diduga dari sebuah desa di Tapanuli Tengah. Ada aktivitas penebangan hutan di sana.  Kayu-kayu yang layak akan diambil, sedangkan yang tidak sengaja dibiarkan. Ia mengaku mendapati hal yang kontradiktif pada satu kementerian.

Direktorat Konservasi Sumber Daya Alam yang bertujuan menjaga hutan dan Direktorat Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan. Kedua direktorat ini menurutnya punya tupoksi saling tarik-menarik.

"Tolong dicek dulu. Jangan-jangan memang indikatornya adalah PNBP. Kalau itu indikator utamanya, dia akan terdorong memberi izin bagi perusahaan menebangi hutan. Ada kayu keluar dia dapat PNBP. tapi setiap kayu yang keluar berpotensi merusak ekosistem," katanya.

Tugas menjaga hutan
Sepemahaman Gus Irawan, yang namanya Kementerian Kehutanan tugasnya sudah pasti menjaga hutan. 

Atas hal ini, ia bertanya berapa nilai PNBP yang masuk ke kas negara dibanding dengan kerugian bencana banjir bandang di Batangtoru.

"Berapa kerugian masyarakat kami atas bencana ini yang setiap tahun hampir terjadi. Mari kita perbandingkan. Kalau menyangkut nyawa manusia, gak ada soal hitungan rupiah lagi," ujarnya.

Pada momen ini, Gus Irawan kembali menyoroti peran Direktorat Pengelolaan Hutan Lestari jika terus kejadian seperti berulang, sudah layak meluruskan keberadaan hutan lestari.

"Lestari itu apa sih? Artinya yang saya pahami, permanen, berkelanjutan. Kalau itu hutan berkelanjutan, harusnya dijaga dong. Jangan diambili terus kayunya," ujarnya.

Ia menambahkan, izin yang diberikan Direktorat Pengelolaan Hutan Lestari memang bukan di kawasan hutan. 

Tapi harusnya memperhatikan keberadaan satwa langka, termasuk ekosistem Orangutan Tapanuli di Batangtoru.

"Ekosistem Batangtoru memiliki banyak flora dan fauna langka. Katanya orangutan paling langka, namun saat kami loka karya dibilang ini akan menjadi sorotan bahkan internasional. Mana buktinya? Ayolah kita jaga bersama. Masyarakat pun ikut merawat kalau ada manfaat yang diterima," kata Gus Irawan. 

Per pukul 18.24 WIB, jumlah korban jiwa di tiga provinsi di Pulau Sumatera tersebut mencapai 604 orang.

Sebanyak 464 orang hilang, korban luka 2.600 orang, terdampak 1,5 juta jiwa, dan 570 ribu orang harus mengungsi.

Rincian korban jiwa di Aceh mencapai 156 orang, dengan 181 hilang dan 1.800 luka.

Di Sumatera Barat (Sumbar), tercatat 165 orang meninggal, 114 hilang, serta 112 luka.

Sementara di Sumatera Utara (Sumut), jumlah korban meninggal mencapai 283 orang, 169 hilang, dan 613 luka.

BNPB juga melaporkan kerusakan infrastruktur cukup parah, meliputi 3.500 rumah rusak berat, 4.100 rumah rusak sedang, dan 20.500 rumah rusak ringan. Selain itu, 271 jembatan serta 282 fasilitas pendidikan turut terdampak.

Imbauan BNPB
BNPB mengimbau masyarakat untuk menggunakan jalur komunikasi resmi untuk pelaporan atau informasi terkait bencana.

Untuk tanggap darurat, dapat menghubungi Call Center BNPB 117 atau melalui kontak kantor resmi di 021-21281200. 

Informasi lebih lanjut dan publikasi data dapat diakses melalui PPID di ppid@bnpb.go.id atau 021-29827793.

Kontak lainnya meliputi Basarnas di 115, Panggilan Darurat Indonesia di 112, Kepolisian RI di 110, dan Pemadam Kebakaran di 113.

Untuk kontak khusus provinsi terdampak dapat menghubungi: 

Aceh: BPBD Aceh (0651) 34783, Basarnas Aceh (0651) 33876.

Sumatera Barat: BPBD Sumatera Barat (0751) 890721, PMI Sumatera Barat (0751) 27882.

Sumatera Utara: Basarnas Medan (085191795579), BPBD Sumut (08116221733).

Rincian Korban dan Dampak Banjir serta Longsor di Sumatera:
- Jumlah Korban Meninggal: 604 orang

- Korban Hilang: 464 orang

- Korban Luka: 2.600 orang

- Warga Terdampak: 1,5 juta jiwa

- Pengungsi: 570 ribu orang

Rincian Korban per Provinsi:
- Aceh: 156 meninggal, 181 hilang, 1.800 luka

- Sumatera Barat: 165 meninggal, 114 hilang, 112 luka

- Sumatera Utara: 283 meninggal, 169 hilang, 613 luka

Kerusakan Infrastruktur:
- Rumah rusak berat: 3.500 unit

- Rumah rusak sedang: 4.100 unit

- Rumah rusak ringan: 20.500 unit

- Jembatan rusak: 271 unit

- Fasilitas pendidikan rusak: 282 unit

Kontak Darurat Penting:
- BNPB Call Center: 117

- Pusat Informasi BNPB: 021-21281200, ppid@bnpb.go.id

- Basarnas: 115

- Panggilan Darurat Indonesia: 112

- Kepolisian RI: 110

- Pemadam Kebakaran: 113

Kontak Khusus Provinsi:
- Aceh: BPBD Aceh (0651) 34783, Basarnas Aceh (0651) 33876

- Sumatera Barat: BPBD Sumatera Barat (0751) 890721, PMI Sumatera Barat (0751) 27882

- Sumatera Utara: Basarnas Medan (085191795579), BPBD Sumut (08116221733)